Star Munthe

Pijar, Medan. Sudah lebih dari satu tahun Indonesia terperangkap dalam situasi pandemi. Menanggapi hal tersebut, Indonesia juga tak mau ketinggalan dengan negara-negara lain untuk segera melakukan proses vaksinasi demi mencapai herd immunity

Melalui KSIxChange #32, wacana pemerintah akhirnya dikupas dalam diskusi yang dilaksanakan melalui platform Zoom dan mencoba membahas isu vaksinasi dalam bingkai Tantangan dan Realitas Kebijakan Vaksinasi Covid-19 pada pukul 09:30 WIB (23/3). 

Diskusi ini dimoderatori oleh Tri Murti dan mengundang 3 narasumber yang memiliki latar belakang berbeda, yakni: Dr. Dian, mewakili Kementerian Kesehatan (Kemenkes); Prof. Dr. Herawati, Wakil Kepala LBM Eijkmen Bidang Riset Fundamental;  dan Dr. Mahesh Prakash, yang merupakan perwakilan dari CSIRO Australia. Ketiga narasumber ini membahas bingkai yang sama, yakni vaksinasi Covid-19.

Worl Health Organization (WHO) merekomendasikan untuk setiap negara melakukan vaksinasi minimal 70% dari total warganya untuk mampu mencapai herd immunity. Nantinya warga yang termasuk dalam angka 70% tersebut akan menjadi pelindung untuk 30% warga yang tidak divaksinasi sehingga tercapai kekebalan terhadap virus Covid-19.

Pemerintah sempat mewacanakan bahwa vaksinasi akan selesai di akhir tahun 2021. Kemudian Kemenkes menyebutkan proses vaksinasi adalah 15 bulan. Wacana yang berubah-ubah ini pun menyebabkan adanya kecurigaan pada masyarakat bahwa proses vaksinasi bisa lebih lama daripada itu.

Namun kekhawatiran tersebut dapat dijawab dengan kabar baik, yaitu dengan hadirnya Vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan oleh Bio Farma dan kemitraan lainnya. Vaksin Merah Putih juga sudah memasuki tahap uji coba dan akan segera memasuki tahap uji klinis 1, 2, dan 3.

“Proses pengembangan Vaksin Merah Putih sudah mendekati tahap uji coba klinis 1, 2, dan 3,” ujar Prof. Dr. Herawati.

“Ini adalah masa percepatan. Biasanya vaksin secara normal dikembangkan dalam waktu bertahun-tahun, ini dalam hitungan bulan. Jadi, tidak bisa segera dan ingin besok langsung dapat vaksin. Mohon tidak tergesa-gesa,” tambah Prof. Dr. Herawati.

Vaksin Merah Putih mungkin akan menjadi kunci utama untuk percepatan proses vaksinasi dan menyelaraskan pada target semester satu yang berfokus pada tenaga kesehatan dan semester dua akan berfokus pada pelayanan publik. Karena untuk vaksin yang diimpor sampai saat ini jumlahnya masih terbatas dan memakan waktu yang lama untuk memenuhi target ratuan juta penduduk Indonesia dalam tempo 15 bulan.

Peta pembahasan atau diskusi Tantangan dan Realitas Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. (Sumber Foto: KSIxChange #32)

Dr. Dian juga menyebutkan hal serupa, jika vaksin sudah tersedia pemerintah akan segera melakukan mekanisme percepatan distribusi vaksin kepada masyarakat yakni dengan cara bermitra dengan pihak-pihak lain. 

Vaksin Merah putih nantinya difokuskan kepada masyarakat Indonesia lebih dahulu. Dan tentu tak menutup peluang pula untuk di ekspor ke negara-negara lain.

“Ini memang (Vaksin Merah Putih) akan kita fokuskan ke Indonesia dahulu. Tapi kalau berjalan dengan baik, maka akan tak menutup kemungkinan kita ekspor ke negara lain sama halnya dengan vaksin lain yang dikembangkan oleh Biofarma sebelumnya,” jelas Prof. Dr. Herawati.

Optimisme terhadap Vaksin Merah Putih tentu bukan menjadi alasan untuk mengabaikan atau meremehkan pandemi.  Dalam diskusi, Dr. Mahesh membeberkan beberapa hal yang menjadi kunci utama pembeda pandemi yang terjadi di Indonesia dengan negara lainnya, yaitu: jumlah populasi yang berbeda dan minat masyarakat dalam memilih transportasi publik sebagai sarana transportasi.

Masih banyak kendala yang dihadapi oleh Indonesia terkait pandemi Covid-19, beberapa diantaranya terkait jumlah pasokan vaksin, disiplin masyarakat, hoax, dan transparansi data oleh pemerintah.

Namun, Dr. Dian menyebutkan bahwa Kemenkes saat ini sudah cukup transparan. Sehingga, masyarakat dapat mengakses data-data terkait jumlah kasus sampai kepada jumlah masyarakat yang sudah di vaksinasi di laman-laman yang dikelola oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 

(Editor: Erizki Maulida Lubis)

Leave a comment