Nia Nuryanti Barus

“Jangan sampai kita terombang-ambing dengan suasana yang tidak ada kepastiannya atau informasinya.” – Yuliandre Darwis

Pijar, Medan. Beberapa waktu lalu, negara kita dihebohkan dengan gugatan salah satu stasiun televisi, yaitu RCTI terhadap media live streaming yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun tahukah sobat Pijar, berita gugatan yang dilakukan RCTI bukanlah untuk melarang kita melakukan live streaming melalui media sosial.

Untuk menjelaskan secara pasti tentang tujuan gugatan yang dilakukan RCTI terhadap media live streaming, komunitas Indonesia Melek Media (IMMEDIA) melakukan Webinar dengan menghadirkan narasumber Yuliandre Darwis selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia 2016-2019 dan Rizky Syahfitri selaku influencer yang tentunya terdampak atas gugatan tersebut. Acara ini dilaksanakan secara daring melalui platform Goggle Meet pada sabtu (17/10) pukul 14.30-16.30 WIB.

Sebelumnya, banyak pernyataan yang mengatakan bahwa gugatan yang dilakukan oleh RCTI dapat menimbulkan pelarangan bagi seseorang yang ingin melakukan live streaming melalui media sosial mereka masing-masing. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap para influencer.

Seperti yang dikatakan oleh Yuliandre Darwis selaku mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, bahwa media baru yang sekarang kita gunakan tidak ada aturan atau undang-undang yang mengaturnya. Berbeda dengan stasiun penyiaran yang memang diatur oleh undang-undang. Sehingga, konten-konten yang disiarkan oleh stasiun penyiaran juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Penyiaran adalah transisi melalui darat, laut, antariksa, kabel, satelit, dan media lainnya. Media lain inilah yang dipersepsikan sejajar dengan media baru. Dan mengapa harus ada lembaga lain yang melakukan pengawasan konten? Seharusnya live streaming juga diawasi oleh KPI, jangan hanya analog dan free to air,” ujar Yuliandre Darwis.

Dalam webinar ini juga dijelaskan bahwa, gugatan yang dilakukan pihak RCTI bertujuan agar live streaming yang dilakukan seharusnya menjadi sebuah lembaga yang wajib memiliki perizinan. Khususnya untuk lembaga penyiaran yang berhubungan dengan bisnis, agar konten-konten yang disiarkan itu bermanfaat. Namun, jika live streaming tidak dilakukan dengan tujuan membuat konten bisnis, maka tidak diharuskan membuat perizinan.

“KPI dalam hal ini tidak dapat melakukan apapun, karena KPI adalah pelaksana mandat dari sebuah undang-undang penyiaran. Jadi, KPI harus menunggu negara untuk memberikan mandat kepada KPI, apakah nantinya media baru ini akan diawasi oleh KPI atau tidak,” tambahnya.

Dengan adanya webinar ini, diharapkan untuk kita sebagai masyarakat lebih mampu menyaring setiap informasi yang ada. Jangan mudah goyah oleh informasi yang belum diketahui dengan pasti kebenarannya.

(Editor: Erizki Maulida Lubis)

Leave a comment