Hits: 39
Gunawan / Tevy Ulani S Depari
Pijar, Medan. Tanggal 30 September menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia. Di mana peringatan peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau lebih dikenal sebagai G30S/PKI mengingatkan bangsa pada tragedi yang membekas dalam sejarah Indonesia. Lebih dari sekadar tragedi, momen ini menuntut kita untuk memahami ulang warisan ideologi kiri dalam membentuk dinamika politik hingga saat ini.
Gagasan kiri yang identik dengan keberpihakan pada rakyat kecil, pemerataan ekonomi, serta keadilan sosial tetap dianggap relevan jika dipahami secara kritis dan ditempatkan dalam kerangka demokrasi.
Peristiwa ini membawa arah peradaban bangsa bertransisi dari orde lama menuju orde baru, hingga di momentum enam puluh tahun peringatan peristiwa tersebut. Kejadian ini tidak hanya menandakan gugurnya para pahlawan, tetapi juga gugurnya kekayaan ide pikiran kita sebagai kesatuan bangsa.
Lewis Gordon, pimpinan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU), menyoroti hilangnya ruang bagi ideologi kiri dalam politik nasional.
“Kita bisa melihat bahwa aspek demokrasi politik nasional tidak memiliki perwakilan kelompok kiri di dalamnya. Jika kita tidak memiliki partai kiri di Indonesia, lantas siapa yang bisa mewakili aspirasi kelompok petani, nelayan dan buruh di parlemen? Demokrasi tanpa adanya kelompok kiri sesungguhnya adalah demokrasi yang semu,” ujarnya.
Warisan ideologi kiri tidak boleh dipandang sebagai ancaman semata, tetapi juga tidak untuk diagungkan. Keseimbangan pemahaman sangat dibutuhkan agar nilai positif dapat diambil untuk memperkuat demokrasi.
Lewis mengaku bahwa isu pembungkaman masyarakat dan mahasiswa di era sekarang sudah lebih baik dibandingkan dengan era sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari mulai diterbitkan kembali buku paham kiri seperti karya Tan Malaka.
Sebagai tambahan, Lewis juga menitipkan pesan harapannya untuk aliran politik di Indonesia ke depannya.
“Saya berharap ke depannya jangan hanya sebatas pengedaran buku ajaran paham kiri saja. Namun, bisa juga langsung menghadirkan dampak yang nyata seperti pencabutan TAP MPR. Sehingga, masyarakat diberikan alternatif aliran politik dengan paham kiri untuk membela rakyat kecil, dan kelompok tertindas,” pesannya.
(Redaktur Tulisan: Kelly Kidman Salim)
