Hits: 53
Perkumpulan Gemar Belajar (Gembel) Fakultas Hukum (FH) Universitas Sumatera Utara (USU) melalui panitia Gelora Sparta 2024 menyelenggarakan kuliah umum bertema “Membangun Kesadaran Politik: Menilik Isu Kotak Kosong Terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia” di Gedung Aula Abdul Hakim Fakultas Kedokteran (FK) USU pada Sabtu (19/10/2024).
Kuliah umum ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh kepanitiaan eksternal Gembel FH USU atau panitia Gelora Sparta 2024 dalam rangka membuat nama perkumpulan Gembel lebih dikenal dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini, yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum, khususnya mengenai fenomena kotak kosong dalam pemilihan umum dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.
(Sumber Foto: Dokumentasi Pribadi Dea Seva Riska Br. Bangun)
Kegiatan ini menghadirkan pembicara-pembicara terkemuka di bidangnya, yaitu Mutia Atiqah yang merupakan Ketua KPU Kota Medan dan Dosen HTN FH USU, Yusrin Muhammad Nazief. Selain itu, pengamat politik, Kevin Angdreas yang juga merupakan Ketua Kajian Riset Strategis PPI London turut hadir pada kuliah umum ini.
Para narasumber menyoroti kompleksitas isu-isu terkait kotak kosong dan Putusan MK Nomor 60/PPU-XXII/2024 dari berbagai perspektif. Bapak Yusrin menekankan tantangan yang dihadapi calon independen dan pentingnya mengkaji kembali open legal policy terkait ambang batas pencalonan. Beliau juga menyatakan bahwa kotak kosong tidak selamanya tidak bagus.
Selanjutnya, Ibu Mutia Atiqah memberikan wawasan berharga mengenai sejarah dan dinamika fenomena kotak kosong sejak 2012. Beliau mengatakan bahwa salah satu faktornya adalah banyaknya celah hukum yang dapat digunakan oleh pasangan calon (paslon) pada penundaan satu tahun, ketika kotak kosong menang menjadi pro dan kontra karena tentu berbeda peraturan dan kebijakan dari pejabat sementara dan pejabat definitif yang sah.
Sementara itu, Kevin Angdreas menyoroti dampak ekonomi dari fenomena ini dan pentingnya meningkatkan kualitas demokrasi melalui institusi yang inklusif. Beliau menyampaikan bahwa pihak yang dirugikan ialah masyarakat yang ada di daerah pemilihan (dapil) dikarenakan janji yang tidak terealisasi, juga negara yang dibebankan biaya tambahan untuk melakukan pemilihan ulang.
“Political cost di Indonesia itu mahal, sehingga sangat memengaruhi perekonomian paslon dan negara,” ucapnya.
Melalui kuliah umum ini, Panitia Gelora Sparta 2024 berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman mengenai kompleksitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam tataran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan kita hadapi November nanti. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi diskusi-diskusi lebih lanjut dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa, serta masyarakat umum dalam proses demokrasi.
