Hits: 19

Reny Elyna / Yulia Kezia Maharani

Pijar, Medan. Pasca seruan aksi (8/5/2024) mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menentang kenaikan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bergema di kampus, hingga saat ini, belum ada titik terang mengenai revisi kebijakan UKT tersebut. Menyikapi kondisi ini, Divisi Kajian Aksi Strategis dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Kastrat BEM FISIP) melancarkan petisi untuk pencabutan SK Rektor USU 2024.

Petisi secara khusus mengarah pada pencabutan SK Rektor No.1194/Un5.1.R/Sk/Keu/2024 tentang Penetapan Tarif UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Studi Sarjana dan Diploma Jalur Masuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, dan Seleksi Mandiri di Lingkungan USU.

Sebelumnya saat aksi kemarin, Wakil Rektor I USU, Edy Ikhsan menjelaskan bahwa kenaikan UKT telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No.2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (SSBOPTN).

Menanggapi hal ini, Ketua BEM FISIP USU, Mahogra Yuda menjelaskan bahwa meskipun kenaikan UKT telah diatur dalam Permendikbudristek, tetapi belum ada pergerakan lanjutan dari pihak kampus setelah berlangsungnya aksi demonstrasi kemarin. Ia menegaskan bahwa mahasiswa butuh transparansi dan alokasi dalam kenaikan UKT tersebut.

“Kami melihat dalil dari Rektorat bahwasannya SK Rektor tidak dapat dicabut karena ada aturan dari Permendikbud. Namun, kami juga melihat ada universitas lain yang berhasil mencabut SK Rektor terkait kebijakan serupa,” jelas Mahogra.

Mahogra mengatakan, dalam tiga tahun terakhir UKT USU memang sudah mengalami dua kali kenaikan yang signifikan, tetapi tidak sejalan dengan pembangunan yang terjadi di USU sekarang. Hal inilah yang membuat BEM FISIP USU bekerjasama dengan BEM dari fakultas-fakultas lainnya untuk menyuarakan aspirasi sekaligus menggalang dukungan mahasiswa melalui petisi. Nantinya petisi tersebut akan dibawa ke pihak Rektorat agar dapat ditinjau kembali terkait kebijakan tarif UKT USU.

Sejak diluncurkannya pada 11 Mei 2024, petisi sudah ditandatangani hampir 300 mahasiswa USU. Kendati demikian, BEM FISIP USU berharap dapat mencapai seribu tanda tangan mahasiswa dari seluruh fakultas.

Mehaga Limar Ginting, mahasiswa Ilmu Hukum USU 2023, mengatakan dirinya turut menandatangani petisi untuk mendukung suara mahasiswa agar pihak universitas dapat mempertimbangkan kebijakan tersebut.

“Harapannya, pastinya melalui upaya petisi ini diharapkan dapat merealisasikan segala tuntutan mahasiswa. Dan juga dengan dikabulkannya tuntutan mahasiswa, mereka yang kurang mampu bisa berkuliah dan mendapat hak pendidikan yang sama sebagaimana diatur dalam konstitusi sendiri,” ucap Mehaga.

Sementara itu, batas waktu untuk mengumpulkan tanda tangan telah ditetapkan BEM FISIP USU hingga sebelum tanggal 16 Mei 2024. Penetapan waktu ini sejalan dengan rencana jadwal pertemuan antara perwakilan mahasiswa dengan pihak Rektorat untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Petisi ini diharapkan dapat menjadi bukti konkret dari aspirasi mahasiswa terkait penurunan tarif UKT.

(Redaktur Tulisan: Marcheline Darmawan)

Leave a comment