Hits: 68

Dheandra Hanani Nalsalitha br Meliala

Pijar, Medan. Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP USU menggelar seminar nasional dengan tajuk “Komunikasi Publik dan Ketidakpastian Informasi” secara daring, Sabtu (25/9/21). Seminar nasional ini merupakan puncak acara dari beberapa rangkaian yang sebelumnya telah berlangsung.

Dimoderatori oleh Safrin selaku Ketua Laboratorium Prodi Ilmu Komunikasi FISIP USU, seminar dibuka dengan pemaparan Sakhyan Asmara, salah satu dosen FISIP USU dan mantan Deputi Kemenpora RI.

Dr. Sakhyan Asmara, MSP selaku pembicara pertama dalam Seminar Nasional “Komunikasi Publik dan Ketidakpastian Informasi” melalui zoom meeting (25/09/2021). (Sumber Foto: Dokumentasi Pribadi)

Sakhyan, dalam penyampaian materinya, mengatakan bahwa saat ini terdapat beberapa fakta yang terjadi sehingga masyarakat merasakan adanya ketidakpastian informasi. Fakta itu salah satunya terlihat dari pernyataan para pemimpin saat ini.

“Bisa kita lihat melalui pernyataan-pernyataan para pemimpin kita dalam melakukan komunikasi publiknya, kita mendengar revolusi mental. Namun, faktanya yang kita hadapi justru korupsi yang semakin merajalela, konflik laten antar kepercayaan yang saat ini semakin megelisahkan, bahkan caci maki di ruang publik dan disaksikan oleh banyak orang,” jelasnya.

Menurut Sakhyan, komunikasi publik yang sedang dihadapi berada dalam masalah. Oleh sebab itu, seharusnya komunikasi publik harus dijalankan sesuai dengan tujuan dan fungsi komunikasi yang sebenarnya.

“Untuk mencapai tujuan dan fungsi komunikasi kepada publik, maka para pejabat publik, tokoh politik, tokoh masyarakat, pelaku ekonomi haruslah mengindahkan norma-norma dan etika komunikasi publik,” tambahnya.

Mendukung pernyataan Sakhyan, Usman Kansong selaku Direktur Jendral IKP Kemkominfo mengungkapkan bahwa pihak Kemkominfo telah melakukan banyak upaya untuk menghambat penyebaran hoaks di berbagai media. Salah satunya dengan melakukan tindakan takedown terhadap konten-konten yang melenceng, terutama hoaks Covid-19.

“Saat ini ada 2 cara untuk menghambat penyebaran tersebut, yaitu tindakan hilir dengan melakukan fact checking, take down, serta bekerja sama dengan berbagai macam platform. Selain itu, dilakukan pula tindakan hulu dengan melakukan berbagai macam webinar di seluruh Indonesia dengan tema literasi digital serta pendidikan formal untuk meningkatkan digital skill” terang Usman.

Lebih lanjut, Muhammad Sulhan, Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) mengatakan, di masa pandemi wacana mudah bergeser, dari isu kesehatan menjadi isu politis. Menurutnya, transmisi pesan-pesan itu dianggap tidak efisien dikarenakan kelebihan kapasitas saluran. Sebaliknya, proses transmisi pesan yang efisien apabila jumlah informasi tidak melebihi kapasitas saluran.

Sebagai penutup, Safrin menyampaikan konklusi dari perbincangan tersebut. “Komunikasi publik itu intinya adalah tersebarnya informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak untuk kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan seluruh warga negara,” ucapnya mengakhiri seminar.

(Redaktur Tulisan: Rassya Priyandira)

Leave a comment