Lolita Wardah / Star Munthe

Pijar, Medan. Baru-baru ini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) melayangkan kritikan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melalui laman Instagram @bemui_official. Pada tanggal 26 Juni 2021, tepatnya pukul 18.12, BEM UI memposting meme yang berjudul “JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE”. Postingan tersebut berisikan beberapa isu seperti kangen didemo vs represi, UU ITE: Revisi untuk Merepresi, KPK, dan Omnibus Law. Postingan tersebut juga dilengkapi dengan referensinya.

Postingan tersebut melahirkan pro dan kontra. Beberapa pihak mendukung sikap BEM UI yang dianggap berani dan juga berbicara berlandaskan data. Beberapa pihak lagi kontra atas berbagai alasan, termasuk penyampaian kritik yang dianggap tidak sopan. Runtut dari kejadian tersebut turut mengembang semakin luas, seperti Ade Armando yang memberikan tudingan “nyogok masuk UI”, pemanggilan jajaran BEM UI oleh Rektorat UI, terkuaknya Ari Kuncoro (Rektor UI) soal rangkap jabatan, hingga tanggapan Jokowi terkait penyampaian kritik oleh BEM UI .

BEM UI Mengkritik

“Kami lihat banyak sekali pernyataan Presiden Jokowi yang sebagai presiden namun pada kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataannya,” ujar Leon (28/6) saat menjelaskan alasan BEM UI membuat poster “King of Lip Service”, yang di kutip dari Tirto.id.

Poster tersebut disusun oleh Brigade UI yang merupakan organisasi taktis di bawah Departemen Aksi dan Propaganda. Penyusunan materi propaganda tersebut pun dianggap tak membutuhkan waktu lama, karena materi yang diangkat berupa isu yang hangat dibicarakan dan penting bagi masyarakat.

Poster tersebut menyajikan informasi tentang inkonsistensi Jokowi yang dinilai terlalu sering melakukan lip service, namun realitasnya tidak berjalan demikian. Jokowi pernah berjanji untuk menguatkan KPK, namun dengan revisi UU KPK saat ini lembaga independen tersebut pun dinilai semakin lemah.

Kemudian janji Jokowi yang mendukung kebebasan berekspresi juga dinilai tidak konsisten setelah dikeluarkannya revisi UU ITE yang dinilai malah membatasi kegiatan berekspresi. Jokowi juga pernah mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya kangen didemo, tetapi ketika demo dilakukan, malah terjadi kekerasan oleh aparat, penangkapan paksa, sampai pembunuhan.

Surat panggilan yang dikeluarkan oleh Direktur Kemahasiswaan UI untuk memanggil jajaran BEM UI. (Sumber Foto : IDN Times)

Rektorat UI Memanggil

Rektorat adalah pihak yang menjadi garis penghubung mahasiswa dengan pemerintah. Seharusnya suara mahasiswa dapat didengar oleh pihak rektorat dan kemudian disampaikan kepada pemerintah. Tapi yang terjadi akibat runtut kritik BEM UI kepada Jokowi melalui poster “King of Lip Service” malah berbeda dari yang seharusnya.

Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latief mengeluarkan surat pemanggilan kepada BEM UI untuk dimintai klarifikasi terkait unggahan poster yang mengkritik presiden tersebut. Pemanggilan dijadwalkan dilakukan di hari Minggu (27/6) pukul 15.00 WIB.

Pihak rektorat menanyakan apa alasan BEM UI membuat konten yang menyertakan gambar Jokowi tersebut. Selain itu, rektorat UI juga meminta agar unggahan tersebut dihapus. Permintaan rektorat kemudian ditolak oleh jajaran BEM UI.

Pada substansialnya, kritikan di dalam dunia mahasiswa adalah hal yang biasa. Menjadi suatu polemik apabila respons yang keluar terhadap kritikan tersebut begitu luar biasa: pemanggilan yang sangat cepat oleh rektorat. Hal ini tentu menarik respons yang negatif dari banyak kalangan terhadap sikap Rektorat UI yang dinilai cukup represif. Kemudian hal tersebut memunculkan pendapat terhadap Presiden Jokowi, yang dianggap telah membuat pemimpin universitas ketakutan ketika mahasiswanya mengkritik presiden.

Pemanggilan oleh Rektorat UI tersebut pun menjadi menarik, karena ketidaksesuaian Jokowi dengan janji-janjinya tidak menjadi topik utama. Melainkan bergeser ke isu terkait rektor dan Rektorat UI. Prof Ari Kuncoro juga menjadi topik karena dianggap melanggar Statuta UI karena rangkap jabatan.

Sikap PEMA USU

Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Universitas Sumatera Utara (USU) merupakan wadah bagi mahasiswa dalam menyampaikan dan menyalurkan aspirasi. Peran PEMA USU dalam menyikapi polemik ini juga menjadi pertimbangan bagi mahasiswa dalam bertindak.

Rizki Fadillah selaku Presiden Mahasiswa USU menyatakan bahwa PEMA USU membersamai BEM UI. Menurutnya, aksi dari BEM UI tersebut merupakan suatu wujud demokrasi, yakni kebebasan berekspresi.

“Adapun yang dibuat oleh teman-teman BEM UI merupakan wujud penyampaian ekspresi yang sah dalam koridornya, karena semua isi release yang dibuat oleh BEM UI benar adanya. Banyak janji-janji Bapak Presiden yang tidak terealisasi, jadi wajar BEM UI menyampaikan janji itu hanya omongan belaka, makanya dijuluki “The King of Lip Service”,” tulis Rizki melalui pesan WhatsApp (29/6).

PEMA USU mendukung dan bersolidaritas terhadap apa yang dilakukan oleh BEM UI. Di mana mahasiswa yang diharapkan dapat menjadi agen dalam mengkritik pemerintah.

“Ditambah lagi Revisi UU ITE tidak menjadi prioritas prolegnas, pasal karet UU ITE yang sudah banyak memakan sekitar 800-an kasus, semakin dilemahkannya KPK, dan rentetan janji lainnya,” tambahnya.

Rizki berpendapat bahwa adanya pemanggilan oleh pihak Rektorat UI kepada BEM UI dengan dalih pembinaan BEM UI, secara tidak langsung menunjukkan penekanan secara psikis agar mahasiswa dipersulit menyampaikan pendapat ke publik. Kampus seharusnya menjadi wahana yang membuat mahasiswa nyaman dalam menyampaikan pendapat, kejadian ini merupakan praktik yang tidak baik oleh pihak kampus.

(Editor: Erizki Maulida Lubis)

Leave a comment