Hits: 30
Sulisintia Harahap
Pijar, Medan. Tercatat dalam sejarah hingga saat ini, hanya ada tujuh Presiden Republik Indonesia walau usia telah beranjak 75 Tahun. Ketujuh Presiden tersebut diakui secara resmi oleh negara serta masyarakat Indonesia atas masa kepemimpinannya yang panjang. Akan tetapi, sebenarnya sejarah telah mengabaikan beberapa catatan penting mengenai dua sosok “Presiden” Indonesia yang sempat hadir saat kondisi Indonesia sedang kemelut kemerdekaan. Siapakah mereka?
Mr. Sjafruddin Prawiranegara, sosok yang memiliki inisiatif besar untuk mempertahankan negeri ini. Pria kelahiran Banten, 28 Februari 1911 ini menempuh pendidikannya hingga berhasil meraih gelar Magister Hukum. Sosok pejuang yang memiliki nama kecil “kuding” ini masuk ke dunia politik setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yang saat itu akan membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP). Sjafruddin diangkat sebagai anggota badan legislatif yang ikut bertugas menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Di usia kemerdekaan Republik Indonesia yang masih terbilang mungil, Indonesia ternyata masih harus diuji dengan hadirnya berbagai konflik di berbagai daerah, akibat dari kembalinya pasukan Belanda ke Indonesia. Mulai dari Pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, Pertempuran Medan Area, sampai pada Agresi Militer Belanda I dan II.
Puncaknya, ketika pasukan Belanda melakukan aksi agresi militernya yang kedua. Diawali dengan membombardir lapangan terbang Maguwo (sekarang bandara Adisucipto) oleh pesawat terbang Belanda pada 19 Desember 1948. Dilanjutkan dengan menerjunkan pasukan lintas udara, hingga akhirnya dalam waktu singkat, kota Yogyakarta yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia, berhasil dilumpuhkan. Bahkan, setelah itu pasukan Belanda menahan Ir. Seokarno dan Moh. Hatta serta sejumlah pejabat negara untuk dipindahkan ke Bangka.
Belanda dengan lagaknya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa negara yang bernama Indonesia sudah tidak ada lagi, pun terkecoh. Di seluruh penjuru Indonesia terdengar berita dari siaran radio bahwa Ibu kota Yogyakarta telah dilumpuhkan. Hal ini kemudian memberi kekhawatiran yang mendalam, termasuk bagi Mr. Sjafruddin Prawiranegara, seorang Menteri Kemakmuran Republik Indonesia yang pada saat itu sedang di Sumatra. Setelah mendengar kabar buruk itu, beliau pun berinisiatif untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 22 Desember 1948 guna mengalihfungsikan pemerintah pusat untuk sementara waktu berada di Sumatra Barat. Hal ini senada dengan pesan kawat (telegraf) yang dikirimkan oleh Ir. Soekarno untuk memberikan mandat presiden kepada Sjafruddin.
Pihak Sjafruddin membentuk PDRI karena khawatir akan kekosongan pemerintahan Indonesia yang dapat membuat Belanda dengan mudah menguasai Indonesia. Sebab kepastiannya bahwa, jika suatu negara tidak lagi memiliki pemerintahan, maka artinya negara tersebut tidak ada. Namun, saat itu pihak Ir. Soekarno malah melecehkan PDRI.
Tindakan Bung Karno membuat PDRI sempat kecewa karena adanya keputusan sepihak dari Bung Karno, yang mengirimkan Moh. Roem untuk melakukan perundingan dengan Belanda tanpa sepengetahuan mereka (Perundingan Roem-Royen). Oleh karena itu, pada 13 Juli 1949 di Jakarta, Sjafruddin menyerahkan mandat secara resmi kepada Wakil Presiden Moh. Hatta.
Sosok Sjafruddin Prawiranegara merupakan tokoh pergerakan Indonesia yang begitu berpengaruh dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jabatan yang pernah dipangkunya selain Menteri Kemakmuran yakni Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Wakil Perdana Menteri. Dilansir dari historia.id, Sjafruddin lah yang telah mengusulkan agar Indonesia memiliki uang sendiri, ORI (Oeang Republik Indonesia) menggantikan uang Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang Jepang.
Belum cukup sampai di situ, kemelut kembali terjadi saat Konferensi Meja Bundar (KMB) dibuka pada 23 Agustus 1949. Tidak jauh berbeda dengan Sjafruddin, sosok Mr. Assaat pula yang saat itu hadir dalam menyelamatkan Indonesia dari Belanda yang masih belum menyerah untuk menguasai Indonesia.
Mr. Assaat (Datuk Mudo), pria kelahiran Sumatra Barat ini merupakan mantan mahasiswa RHS (Rechtshoogeschool te Batavia). Dari sini, ia mulai berkecimpung di dunia politik. Mulai dari bergabung dalam Perhimpunan Pemuda Indonesia (PPI) sampai menjadi anggota Partai Indonesia (Partindo). Sosok yang giat dalam bidang pendidikan ini berhasil meraih gelar Meester in de Rechten (Mr). Dalam sejarahnya, Assaat merupakan salah satu pendiri Universitas Gadjah Mada (UGM), kampus pertama yang didirikan oleh Negara Republik Indonesia.
Dengan disahkannya hasil KMB pada 27 Desember 1949, memaksakan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta harus menjabat sebagai presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia Serikat (RIS). Akibatnya, pemerintahan di Republik Indonesia akan mengalami kekosongan. Hal ini tidak dapat dibiarkan untuk terulang lagi dan harus secepatnya diatasi.
Ir. Soekarno pun dengan cepat memberikan mandat kepada Mr.Assaat, sosok cendikiawan cerdas yang dipercayai untuk menjadi Presiden Republik Indonesia agar tidak terjadi kekosongan pada bangku pemerintahan. Maka, dengan cepat Mr. Assaat mengambil alih pemerintahan Republik Indonesia. Jika dibiarkan, maka Belanda dengan mudahnya menduduki dan menguasai Indonesia. Tidak lebih dari satu tahun, pada 15 Agustus 1950, Republik Indonesia dan RIS bersatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal inilah yang menjadi akhir dari masa jabatan Assaat dalam memangku jabatan pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia.
Walau tidak mempunyai waktu yang lama dalam menyandang gelar sebagai “Presiden”, namun dua sosok ini; Mr. Sjafruddin dan Mr. Assaat merupakan pahlawan dadakan yang patut dikenang dalam sejarah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Oleh sebab itu, Sobat Pijar yang sudah tahu dua sosok Presiden yang terlupakan ini, harus tetap mengingat jasa mereka ya….
Bagaimanapun juga, mereka telah hadir sebagai penyelamat ketika Indonesia masih sangat rentan untuk dikuasai negara lain.
(Editor: Rassya Priyandira)
