BEM USU Bawa Sembilan Tuntutan Lewat Aksi #MenujuIndonesiaGagal di Kantor DPRD Sumut

Hits: 29

Siti Farrah Aini

Pijar, Medan. Dinamika politik yang terjadi di Indonesia melahirkan gelombang aksi demonstrasi di penjuru wilayah. Lewat seruan yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU), ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) pada Senin, (15/6/2026).

Massa tiba di titik aksi sekitar pukul 14.30 WIB setelah melakukan long march dari Taman Kebun Bunga. Barikade aparat kepolisian pun telah menyambut massa di sepanjang gerbang Gedung DPRD Sumut.

“Kita telah sampai di gedung, yang katanya adalah gedung perwakilan kita. Mereka perwakilan kita, tetapi yang menyambut kita bukan mereka, melainkan bapak dan ibu Kepolisian Republik Indonesia. Di sini, kami hadir dengan membawa segala tuntutan masyarakat dan ingin berjumpa dengan dewan perwakilan kami. Kami meminta yang menyambut kami bukan orang bapak [pihak kepolisian] melainkan Dewan Perwakilan Rakyat,” koar Angga, selaku Ketua BEM USU dalam orasi pembuka.

Aksi #MenujuIndonesiaGagal yang digelar sebagai bentuk sikap kritis terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat ini menyuarakan sembilan tuntutan, yakni:

1. Menuntut pemerintah agar menjaga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap stabil dan mengawasi distribusi BBM subsidi sehingga hanya diterima oleh kelompok yang berhak.
2. Menuntut efisiensi serta tranparansi dalam pengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada program prioritas.
3. Menolak dengan tegas segala bentuk dwifungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas di dalam tubuh institusi kepolisian.
4. Memberhentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menciptakan program pemenuhan gizi masyarakat yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
5. Menuntut dan mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengembalikan pendidikan sebagai program prioritas utama nasional demi masa depan bangsa.
6. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.
7. Menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta mendesak tindakan tegas dalam memberantas praktik pertambangan ilegal.
8. Mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik sektor kelistrikan dan air bersih.
9. Menuntut dan mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menepati janji untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan.

Massa aksi kian bertambah seiring orasi tetap dilangsungkan. Barisan lembaga mahasiswa dan masyarakat serta komunitas ojek online (ojol) ikut menyertai aksi yang dilakukan, baik dalam penyampaian aspirasi maupun distribusi konsumsi. Hingga pertengahan aksi, berbagai elemen masyarakat bersatu untuk menuntut isu daerah dan nasional yang telah disusun dalam daftar sembilan tuntutan.

(Redaktur Tulisan: Yudika Phareta Simorangkir)