Hits: 45
Dwi Garini Oktavianti
Pijar, Medan. Ratusan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) tergabung dalam gerakan yang diserukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USU dalam menggelar aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (21/02/2025).
Aksi yang bertajuk #IndonesiaGelap ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dikaji lebih lanjut. Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama kepada pihak legislatif.
Para peserta aksi yang melakukan long march membawa 6 tuntutan menuju Kantor DPRD Sumut, yaitu:
- Evaluasi dan Pengawalan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025, tentang Efisiensi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Daerah (APBD) guna memastikan implementasinya berjalan dengan baik.
- Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.
- Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk memastikan efektivitas dan sasaran program.
- Peninjauan Kembali Undang-Undang yang Mengatur Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna memastikan efektivitas lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya.
- Pembahasan lebih lanjut mengenai revisi Undang-Undang TNI/Polri, guna mengkaji dampak yang mungkin terjadi.
- Mendorong penyusunan kebijakan berbasis kajian ilmiah dan partisipasi yang bermakna, agar setiap kebijakan lebih matang sebelum diimplementasikan.
Setelah berorasi menyampaikan aspirasi, para mahasiswa mengharapkan adanya dialog dengan pimpinan DPRD Sumut. Namun, hanya perwakilan dari Komisi C yang hadir untuk memberikan tanggapan. Mereka menyampaikan bahwa Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, serta pimpinan lainnya sedang berada di luar kota untuk menjalankan tugas resmi.
Dalam kesempatan tersebut, Erni Ariyanti menjelaskan melalui panggilan video bahwa ia sedang menghadiri pelantikan kepala daerah di Jakarta. Sementara, pimpinan lainnya juga memiliki agenda di luar kota. “Saya tidak berada di lokasi karena saya sedang menghadiri panggilan untuk pelantikan kepala daerah 2025 di Jakarta. Sedangkan, pimpinan lainnya sedang menjalani panggilan tugas di luar kota,” ujar Erni.
Sekretaris BEM USU, Jalaluddin Pulungan, menyatakan bahwa tuntutan mereka belum mendapatkan tanda tangan dari pihak DPRD Sumut. “Surat tuntutan kami belum ditandatangani oleh pihak wakil rakyat. Tetapi, menurut perkataan mereka, nantinya pihak BEM akan dipanggil ketika mereka hendak menandatangani surat tuntutan langsung di depan kami, sebelum nantinya disampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Karena tuntutan yang disampaikan belum mendapatkan keputusan final, mahasiswa USU membuka kemungkinan untuk melakukan aksi lanjutan guna memastikan adanya tindak lanjut dari pihak terkait. Mereka berharap dialog lebih lanjut dapat dilakukan untuk membahas isu-isu yang diangkat secara konstruktif.
(Redaktur Tulisan: Kelly Kidman Salim)
