Hits: 55

Yulia Kezia Maharani

Disclaimer: Trigger warning. Untuk Anda yang tidak nyaman dengan penjabaran deskripsi kekerasan seksual diharapkan bijaksana dan mengambil waktu yang dibutuhkan dalam membaca tulisan ini.

Pijar, Medan. Perguruan tinggi merupakan salah satu wadah yang tepat untuk mewujudkan pendidikan kesetaraan gender, misalnya melalui organisasi mahasiswa. Sebagai mahasiswa yang merupakan kaum terpelajar seharusnya berperan sebagai agen perubahan menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan hak antarsesama, salah satunya kesetaraan gender. Salah satu pertanyaan penting yang muncul adalah “apakah perempuan kerap menjadi pemimpin di organisasi mahasiswa?”

Berdasarkan pengamatan kepada organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Sumatera Utara (USU), sebetulnya keberadaan pemimpin perempuan bukan hal yang sangat asing. Walaupun bukan berada di pucuk pimpinan, sumbangsih dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan kerap dilibatkan.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM Kompas tanpa membeda-bedakan peranan anggota laki-laki atau perempuannya.
(Sumber Foto: Dokumentasi UKM Kompas)

“Di organisasi kami, pembagian beban logistik untuk perjalanan juga tidak berdasarkan gender. Tidak ada perbedaan yang ringan untuk perempuan atau yang berat untuk laki-laki. Contohnya ketika menjaga sekretariat, menyapu, mengepel, bahkan memasak sekalipun dilakukan bergilir sesuai jadwal piket tanpa membedakan gender,” jelas Adel, Ketua Umum UKM Kompas USU.

Namun, ternyata kesetaraan gender dalam organisasi mahasiswa tak merata. Kondisi cerita yang berbeda datang dari Kelompok Umum Aspirasi Mahasiswa (KAM) Madani. “Keterlibatan perempuan dalam organisasi kami sangat sedikit. Kurang lebih hanya satu persen yang bergabung dan itupun hanya menjadi partisipan saja,” ucap Ammar Yusuf, Ketua KAM Madani.

Fakta lebih miris datang dari Pemerintahaan Mahasiswa (PEMA) USU yang ternyata sepanjang sejarahnya belum pernah dipimpin perempuan. Dari 27 kementerian yang ada di PEMA USU, hanya empat perempuan yang terpilih menjadi menteri, antara lain Kementerian Kebijakan Nasional, Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga Kementrian Hubungan Alumni.

Akademisi FISIP USU, Nurbani, mengatakan bahwa akses untuk perempuan yang mau memberi kontribusinya dalam memimpin di organisasi kampus sudah terbuka, tetapi perempuan yang mengajukan diri masih minim.

“Banyak perempuan yang enggan maju karena masih terpengaruh budaya patriarki,”  jelas Nurbani.

Budaya patriarki membuat perempuan menjadi kelas gender nomor dua.  Budaya patriarki pula yang membuat melekatnya pandangan di masyarakat bahwa pekerjaan perempuan lebih cocok dalam bidang domestik dibanding laki-laki, atau bahwa perempuan lebih mengandalkan perasaannya daripada berpikir rasional. Oleh karena budaya yang diwariskan tersebut, perempuan sering kali mengalami subordinasi dan marginalisasi peran yang menghantui dirinya. Hal ini menyebabkan banyaknya perempuan bersikap apolitis atau memiliki kesadaran politik yang rendah, yang tercermin dari rendahnya minat berorganisasi dan memimpin di dalam organisasi.

Dibutuhkan: Pemimpin Berperspektif Gender

Minimnya pemimpin berperspektif gender membuat organisasi kampus kerap gagal menjadi ruang aman bagi para anggotanya. Misalnya yang dialami oleh mahasiswi D yang merupakan anggota dari salah satu UKM di USU. D menceritakan kenangan pahit yang ia rasakan pada tahun 2017 silam saat menjadi korban pelecehan seksual oleh teman seorganisasi.

“Aku pernah ada di masa saat aku dipimpin oleh pemimpin perempuan. Aku dua kali jadi korban pelecehan seksual oleh rekan satu organisasi. Tapi aku merasa pemimpinku tidak memiliki perspektif gender,” ungkap D melalui percakapan telepon Whatsapp.

Tindakan pelecehan seksual yang pertama terjadi ketika dirinya sedang tidur bersama temannya dengan posisi bertiga (teman perempuannya, lelaki pelaku, dan dirinya). Awalnya pelaku meletakkan tangan di pipi D, kemudian ketika ia terbangun, posisi tangan pelaku sudah berada di bibirnya. Tak terima disentuh, D menampar pelaku.

Kejadian lebih buruk, ia alami dengan pelaku yang berbeda di waktu yang berbeda pula. “Posisi lagi tidur lumayan ramai sekitar lima orang. Pelaku ini (laki-laki) masih belum tidur dan berada di meja komputer. Aku tidur di bawah meja dan dia meraba payudaraku. Aku sempat kira aku berhalusinasi jadi aku diam, kubiarkan, terus dipegangnya lagi. Lalu aku histeris,” kisah D.

D kemudian mengadukan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya kepada ketua organisasi, dan meminta agar kedua pelaku dipecat dari organisasi. Pengaduan D diabaikan. Si ketua membujuknya di warung kopi dan bilang tidak mungkin memecat kedua pelaku karena jabatan mereka penting. Alih-alih membela, si ketua malah menyalahkan D dan menyuruh D memperbaiki pakaiannya. Padahal menurut D, ia menggunakan pakaian yang tertutup kala itu.

D sedih dan ingin mengundurkan diri, tetapi ditahan oleh anggota lainnya. Hingga akhirnya, ia memilih bertahan karena masih sangat mencintai kegiatan di organisasi saat itu.

Kejadian yang dialami D menunjukkan bahwa bahkan pemimpin perempuan pun belum otomatis memiliki perspektif gender. Tanpa perspektif gender, peristiwa pelecehan seksual yang dialami perempuan akan dilihat sebagai kesalahannya sendiri, entah karena bajunya atau perilakunya yang mengundang pelaku. Para pelaku yang memegang posisi penting di dalam organisasi malah mendapatkan pembelaan.

Apa yang terjadi kepada D mungkin pernah juga dialami oleh rekan-rekan perempuan lainnya. Maka bisa dibayangkan sulitnya mahasiswi untuk bisa terlibat berorganisasi, bahkan sampai menjadi pemimpin dalam budaya yang masih sangat patriarkis.

Walaupun secara formal kampus dan organisasi mahasiswa tak menghalangi berdasarkan gender, ketertarikan mahasiswi dalam memimpin berorganisasi bisa jadi tetap rendah. Dengan demikian tidak akan cukup jikalau hanya menunggu perempuan sadar. PEMA dan organisasi-organisasi mahasiswa yang memiliki massa yang besar dan publik yang luas juga harus memahami dan mendukung narasi yang lebih dalam mengenai isu-isu yang dialami perempuan. ***

(Tulisan ini bagian dari program Workshop dan Story Grant Pers Mahasiswa yang digelar Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) atas dukungan Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

(Redaktur Tulisan : Laura Nadapdap)

Leave a comment