Cut Tasya Salsabila

Pijar, Medan. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (BEM Kema FEB Unpad) menggelar ruang diskusi Simposium Ekonomi antara mahasiswa dan masyarakat. Dengan mengangkat topik “Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi”, acara ini diselenggarakan melalui Zoom, Minggu (28/11/21).

Tujuan diselenggarakannya acara ini untuk menghidupkan dialog dalam lingkup mahasiswa Indonesia. Melalui acara ini, diharapkan mahasiswa Indonesia dapat menuangkan berbagai ide dan pertanyaan tentang pemerintahan Indonesia saat ini. Adapun yang menjadi pemateri dalam ruang diskusi ini ialah Faisal H. Basri (ekonom dan politikus), Riezal Ilham Pratama (Ketua BEM Kema Unpad 2020), dan Anindito Widiatmojo (mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran 2017).

Sesi Diskusi SIMPONI 2021 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi oleh BEM Kema Unpad. (Sumber Foto: Dokumentasi Pribadi)

Sebelum terjun ke sesi diskusi, peserta terlebih dahulu memperoleh wawasan pembuka mengenai kinerja pemerintahan Indonesia dari berbagai sisi, mulai dari ekonomi, politik, hingga isu-isu terkini.

Faisal menyebut, terdapat beberapa cara untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan secara objektif. Salah satunya adalah mengulik kembali janji-janji yang dilayangkan dalam kampanye. Banyak hal yang bisa diulik mengenai janji dari pemerintahan, misalnya saja di bidang ekonomi.

Ia menambahkan, pada era Presiden Joko Widodo, terdapat pencapaian luar biasa dalam pengendalian inflasi yang tidak pernah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya. Ia mampu konsisten berada di bawah 4. Namun, beberapa janji lain, seperti pertumbuhan ekonomi, kecepatan pemulihan, berbagai macam proyek mubazir, hingga ketidaksignifikan antara penyertaan modal negara (PMN) dengan laba badan usaha milik negara (BUMN) harus dikaji kembali penyelesaiannya.

Sementara itu, dari aspek politik, banyak hal yang dapat diulik. Faisal menuturkan bahwa demokrasi Indonesia saat ini tengah dilanda kencangnya arus ekstremisme dari kiri dan kanan, regresi demokrasi, serta liberal demokrasi yang menyampingkan makna demorasi itu sendiri. Pada era itu, tepatnya sejak 2019, muncul gelombang ketidakpercayaan publik hingga menimbulkan aksi protes kepada pemerintah seperti 1998 silam. Bahkan, di ruang digital, gerak demokrasi makin dibatasi dengan munculnya buzzer, UU ITE, serta doxing yang kerap terjadi.

(Redaktur Tulisan: Rassya Priyandira)

Leave a comment