Hits: 74
Indah Mawarni
Pijar, Medan. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara kembali mengadakan pelantikan pengurus periode 2023-2024. Tak hanya itu, diadakan juga diskusi publik yang berlangsung di Gedung Aula FISIP USU pukul 16.30 WIB pada Kamis (06/04/23).
GMNI merupakan salah satu wadah pengkaderan dan pergerakan di kalangan mahasiswa se-Indonesia, wadah pergerakan ini terbentuk atas peleburan tiga gerakan mahasiswa yang memiliki asas marhaenisme. Adapun motto GMNI adalah “Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang” yang memiliki arti pejuang rakyat yang selalu memikirkan perjuangan dan kelanjutan perjuangannya dan pemikir atau intelektual yang selalu mengabdikan ilmunya untuk perjuangan rakyat sepenuhnya.
Diga Adlinta Pinem selaku komisaris terpilih 2023-2024 memberikan sambutan kepada hadirin.
“Kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia komisariat FISIP USU siap berdiri paling depan dan akan menjadi pioni-pionir pergerakan untuk nusa dan bangsa Indonesia. Berbagai macam keberagaman di Indoesia kita ini terdiri lebih dari 134 suku dan diberi nama oleh para pahlawan kita dengan sebutan yang sangat indah yaitu Indonesia,” ucapnya.
Menurutnya sebagai anak muda terutama mahasiswa ada banyak cara untuk menyampaikan aspirasi salah satunya dengan berdiskusi sedangkan demo dengan turun kejalan adalah cara kesekian.
Diga berharap dengan dilantiknya dirinya sebagai komisaris 2023-2024 menjadikan GMNI tetap digaris perjuangannaya.
“Anak GMNI tetap harus kritis dan melindungi nilai-nilai marhaenisme serta membela kaum marhenisme dengan tetap digaris perjuangan GMNI,” tambahnya.
Selain pelantikan, diselenggarakan juga diskusi publik dengan menghadirkan tiga pemateri, yakni Faisal Andri Mahrawa selaku akademisi dan pendiri Sekolah Kebangsaan Pemuda Indonesia (SKPI), Janius T.P Hutabarat yang merupakan DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan Surya selaku Ketua DPC GMNI Medan.
(Fotografer: Anggun Tobing)
Diskusi publik tersebut mengangkat tema “Pantaskah Pemilu di 2024?”. Hal itu berkaitan dengan pesta demokrasi yang akan berlangsung.
Janius sebagai salah satu pemateri menjelaskan pemilu harus tetap dilakukan. Dikarenakan sudah terbentuk di dalam Undang-Undang yang sah.
“Jika ditanya pantaskan pemilu di 2024, saya rasa kita bisa kembali melihat Undang-Undang yang telah ditetapkan, bahwa tertera pemilu terlaksana lima tahun sekali,” jawabnya.
Salah satu peserta diskusi publik bernama Eibram Siringoringo dari Fakultas Ilmu Budaya yang juga merupakan Plt. Gubernur mahasiswa FIB USU mengatakan bahwa pemateri dalam diskusi ini memaparkan materi dengan baik.
“Memang saya menghadiri surat undangan dari GMNI FISIP untuk hadir dan juga saya tertarik dengan temanya. Meskipun narasumber memaparkan materinya dengan baik, tetapi mahasiswa pada saat ini kurang untuk mengkritisi hal-hal dan minim mengetahui tentang pemilu 2024 pantas terlaksana atau tidak,” ujar Eibram.
(Redaktur Tulisan: Naomi Adisty)
